SEKJEN DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI DISKUSIKAN PERUBAHAN UU SKN KE DISPORA KALTIM

SAMARINDA-Mewakili Kadispora Kaltim, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Sirajudin, bersama Kasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Rasman, menerima Tim Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Dispora Kaltim, Selasa (3/3/2020), Tim DPR RI diketuai Ricko Wahyudi dan beranggotakan Kuntari, Sindy Amelia, serta Aryudi Permadi.

Dijelaskan Ricko Wahyudi bahwa kedatangan tim bermaksud untuk berdiskusi dalam rangka pengfumpulan data guna penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

"Kami berharap dari diskusi yang kita lakukan hari ini mendapat masukan yang bermanfaat dalam upaya menyempurnakan UU SKN rahun 2005 sehingga nantinya mampu mengakomodir kepentingan keolahragaan tanah air, diantaranya mengenai implementasi atau pelaksanaan UU tersebut selama ini di lapangan serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengantisipasi permasalah imlementasi UU SKN di daerah"jelasnya.

Hal lain yang dibahas adalah terkait kebijakan atau regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah sebagai pelaksanaan UU SKN, kemudian koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Pemda dengan Pemerintah Pusat, KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota, dan terakhir apakah UU SKN perlu dilakukan perubahan.

Dijelaskan Sirajudin saat ini di Kaltim telah dikeluarkan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Keolahragaan untuk menjawab sebagian persoalan keolahragaan di Benua Etam.

"Untuk Koordinasi vertikal anatara pemda dan pemerintah pusat cukup baik namun dana desentralisasi dalam pembinaan prestasi olahraga tidak memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pemda seperti Fasilitas Olahraga yang belum mendapat perhatian pusat karena semuanya diserahkan ke Pemerintah Daerah,"jelasnya.

Ditambahkan Rasman bahwa perlunya dituangkan dalam Undang-Undang mengenai pembatasan kinerja antara Dispora dan KONI khususnya kejuaraan-kejuaraan baik dilaksanakan di tingkat  provinsi maupun nasional termasuk didalamnya pola pembinaan.

"Di Kaltim ini, sinergi antara Dispora dan KONI sangat baik dan komunikasi serta koordinasi dibangun berkesinambungan. Namun di beberapa daerah lain hal tersebut justru menjadi kendala karena kurang tegasnya pembatasan kinerja tersbeut,"jelasnya.

Nantinya hasil diskusi ini terkait permasalahan dan implementasi UU No. 3 tahun 2005 beserta kebijakan Pemerintah Daerah, ruang Lingkup olahraga, atlet daerah, pendanaan, industri dan Olahraga Prestasi akan dibawa ke pusat untuk dijadikan bahan pembahasan perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (rdi

Baca Juga :